(Jakarta): IKAL Strategic Center (ISC) mengadakan Diskusi Publik dengan mengusung tema “Kesenjangan Meningkat, Kaya-Miskin Semakin Terlihat: Bagaimana Pengentasannya?” Menampilkan pembicara antara lain Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji SH., Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT.,IPM., dan Prof. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM. Diskusi di Sekretariat ISC, Jakarta, pada 6 Mei 2025, ini secara offline dan online, dibuka oleh Ketua ISC Prof. Dr. derSoz. Gumilar Rusliwa Somantri, dan bertindak selaku moderator adalah Dr. Ing. Lily S. Wasitova.
Dalam diskusi ini terkulik pula bahwa ketimpangan sosial menimbulkan kelompok rentan. Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji SH selaku pembicara menilai bahwa pendekatan kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat parsial karena terlalu bergantung pada bantuan tunai. “Selama ini kita terjebak dalam logika fiskal, seolah memberi bantuan tunai sudah cukup. Padahal, kemiskinan itu juga soal mentalitas, nilai hidup, dan struktur sosial yang membentuk ketidakberdayaan,” ujar Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji SH. yang juga Ketua Umum DPP KSBN.
Selanjutnya ia menekankan pentingnya dimensi budaya dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji SH., banyak komunitas miskin tidak hanya terhambat secara ekonomi, tetapi juga oleh pola pikir pasrah, rendah diri, dan ketergantungan yang diturunkan lintas generasi.
“Kita harus membongkar budaya miskin—yakni budaya yang membuat orang merasa cukup hidup dalam kekurangan, takut bersaing, dan enggan berubah,” tegas Hendardji Soepandji seraya menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pembangunan kapasitas budaya, seperti membentuk etos kerja, semangat kewirausahaan, dan rasa harga diri melalui pendidikan karakter sejak usia dini.
“Bantuan ekonomi penting, tapi tidak cukup. Kita perlu mengubah cara masyarakat memandang diri mereka dan masa depan mereka,” tandasnya yang secara empirik ia menunjukkan bahwa meskipun anggaran negara meningkat drastis, hasilnya tidak selalu linier. Ia membandingkan data pengeluaran dan dampak kebijakan: “Dana desa 2004–2014 sebesar Rp60 triliun mampu menurunkan kemiskinan sebanyak 5,84 juta jiwa. Namun dalam dekade berikutnya, dengan dana desa meningkat menjadi Rp500 triliun, penurunan kemiskinan hanya 3,78 juta jiwa,” katanya.
Hal serupa terjadi pada bantuan sosial (bansos). Dengan anggaran Rp1.000 triliun selama 2004–2014, kemiskinan menurun 8,89 juta jiwa. Tapi ketika anggaran ditingkatkan menjadi Rp3.000 triliun dalam 2014–2024, hasilnya menurun drastis—hanya 2,69 juta jiwa keluar dari garis kemiskinan. “Ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi budaya dan kapasitas, uang negara tak mampu mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” imbuh Hendardji Soepandji SH.
Sementara dalam kesempatan yang sama Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT.,IPM., menelisik ketimpangan antara si kaya dan si miskin di era digital makin kompleks dan tidak lagi semata soal ekonomi. Menurut pakar IT yang juga Alumni Lemhannas PPSA 22 (IKAL 22) ini bahwa ketimpangan kini menjelma dalam bentuk budaya konsumtif, mental inferior, dan eksklusi sosial yang semakin dalam.
“Di masyarakat kita, yang miskin bukan hanya dompet, tetapi juga cara berpikir. Di sisi lain, budaya pamer kekayaan secara digital menciptakan tekanan psikologis yang memicu frustrasi sosial,” ujar Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT.,IPM., yang juga selaku Pakar IT dan Ketua Program Studi Informasi Universitas Bakrie.
Prof. Dr. Hoga Saragih, kemudian menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus menyentuh aspek mental dan budaya, bukan hanya angka statistik. Dalam pandangannya, pembangunan kawasan campuran dengan infrastruktur dasar yang merata—seperti jalan, taman, dan air bersih—adalah langkah awal menciptakan ruang hidup inklusif. “Kita harus menghindari segregasi antara kaya dan miskin. Ketika ruang hidup disatukan, relasi sosial pun diperbaiki,” ujar Prof. Dr. Hoga Saragih.
Diingatkan pula olehnya bahwa pentingnya budaya hidup sederhana sebagai nilai bersama. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan finansial tidak harus diiringi gaya hidup mencolok. “Menjadi kaya secara materi tidak harus berarti pamer. Kesederhanaan justru menciptakan ketenangan sosial,” ucapnya seraya mengingatkan pula bahwa dalam aspek sosial perlunya pendidikan karakter dan empati lintas kelas sejak dini. “Anak-anak harus dibiasakan hidup berdampingan tanpa melihat status sosial, melalui kegiatan olahraga, seni, atau keagamaan yang inklusif,” katanya.
Sedangkan pembicara berikutnya Prof. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM lebih menyoroti sektor pendidikan memegang peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Alumni & Kemahasiswaan Kerjasama Universitas Pancasila ini pendidikan bukan hanya membuka kesempatan bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi juga membentuk kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.
“Pendidikan adalah instrumen utama untuk memutuskan rantai kemiskinan yang seringkali terwariskan antar generasi. Ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang baik, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan,” imbuh Prof. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM seraya menekankan bahwa pendidikan dasar hingga menengah yang berkualitas telah terbukti mendorong individu keluar dari kemiskinan. (Humas ISC)
