(Jakarta, ISC): Kesehatan merupakan elemen fundamental dalam ketahanan bangsa. Tanpa populasi yang sehat, potensi pembangunan nasional akan terhambat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pertahanan nasional. Oleh karena itu, kajian kesehatan yang dilakukan IKAL Strategic Center (ISC) secara mendalam sangat penting untuk disusun dan dijadikan sebagai dasar kebijakan strategis oleh pemerintahan baru.
Dalam rapat khusus di Sekretariat ISC, Jakarta, Kamis (05/09/2024), kajian tersebut digodok secara mendalam. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Sekretaris ISC Dr. Dr. Nieta Hidayani, MBA., MM, ini juga merumuskan kajian agar memberikan landasan ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang tepat dan relevan untuk menjaga ketahanan bangsa.
Dalam kesempatan ini hadir pula antara lain Ketua ISC Prof.Dr.der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Bendahara ISC Rachmat Harsono, BSC., MBA., Anggota Bidang Politik Dr. Drs. Abdur Rahman Sabara, MS.IS., MM., Anggota Bidang Sosial Budaya Abdisurya Abdy., MSC., Wakil Ketua Bidang Hukum HAM Nurmadjito, SH., MH., Shum., Wakil Ketua Sosialisasi, Komunikasi dan Kerja Sama Dr. Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova. Sedangkan dari DPP Ikal Lemhannas antara lain Ketua Bidang (Organisasi dan Pembinaan Daerah) Dr. Ulla Nuchrawaty, M.M., dan Kepala Humas DPP IKAL Lemhannas Drs. Djoko Saksono, MBA.
Selanjutnya dalam arahannya, Ketua ISC Prof.Dr.der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri mengingatkan bahwa kajian ini dibahas secara mendalam, dan berbasis pada pendekatan ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data empiris, riset kesehatan masyarakat, dan analisis kebijakan menjadi penting dalam menghasilkan temuan yang valid dan relevan.
Diingatkan pula oleh Ketua ISC Prof.Dr.der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri bahwa dalam konteks ketahanan bangsa, kajian kesehatan ini fokus pada isu-isu yang secara langsung mempengaruhi stabilitas dan kekuatan nasional. Kondisi kesehatan masyarakat merupakan indikator utama yang menunjukkan kemampuan sebuah bangsa dalam menghadapi tantangan krisis kesehatan, baik yang bersifat mendadak seperti pandemi maupun tantangan kesehatan jangka panjang seperti peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. Di samping itu, aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah menjadi hal penting.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pakar kesehatan pakar kesehatan Dr. dr. Abidinsyah Siregar, MBA., Mkes dalam pemaparannya juga menjelaskan bahwa ketimpangan akses layanan kesehatan akan melemahkan ketahanan nasional, terutama di daerah terpencil yang seringkali mengalami kesenjangan fasilitas kesehatan. Kesehatan juga berhubungan erat dengan ketahanan pangan, karena status gizi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas bangsa.
Setelah hasil kajian ini disusun, langkah selanjutnya adalah mempresentasikan kepada Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas dan jajarannya. Dalam hal ini, penting untuk menekankan bahwa kesehatan tidak berdiri sendiri sebagai isu sektoral, melainkan berhubungan erat dengan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, pertahanan, dan sosial.
Hasil kajian kesehatan tersebut selanjutnya akan diajukan sebagai rekomendasi bagi pemerintahan baru. Salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan adalah perlunya reformasi sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup peningkatan kapasitas sistem kesehatan agar mampu menangani berbagai tantangan di masa depan, seperti peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta investasi pada teknologi medis dan penelitian.
Selain itu, rekomendasi dari hasil kajian ini juga menyoroti pentingnya kebijakan kesehatan yang berbasis wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik kesehatan yang berbeda, sehingga kebijakan yang bersifat seragam tidak selalu efektif. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan kesehatan, di mana daerah-daerah diberi otonomi untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. (Humas ISC)
